* Terkait Penggilingan Batu di Hutan Lindung
MEULABOH - DPRK Aceh Barat, Jumat (14/9) memanggil Asun, pimpinan PT Horas mempertanyakan terhadap usaha penggiling batu milik perusahaan ini di Kecamatan Panton Reu yang masuk dalam kawasan hutan lindung.
Pertemuan dilaksanakan di ruang Komisi B DPRK dipimpin Ketua Tim, Ramli SE. Selain pimpinan PT Horas, DPRK juga menghadirkan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat, T Helmy SP dan pejabat Dinas Pertambangan, serta BPN Aceh Barat.
Ramli mengatakan, DPRK akan turun kembali pada 18 September 2012 mendatang bersama dinas teknis dan pihak terkait guna melihat langsung areal hutan lindung yang sudah dibabat dan didirikan usaha penggilingan batu. “Yang kita persoalan adalah areal hutan lindung itu merupakan kawasan makam pahlawan nasional Teuku Umar di Mugo, Kecamatan Panton Reu. Kita tidak menginginkan lahan negara disalahgunakan,†ujar Ramli.(riz)
Akan Diukur Lagi
KADISHUTBUN Aceh Barat, T Helmy mengatakan, areal yang disinyalir masuk dalam areal perusahaan itu seluas 3 hektare dan tim akan melakukan pengukuran ulang lagi di lapangan. Dan nantinya Dishutbun akan menyampaikan kepada perusahaan yang membuka usaha penggilingan itu dikeluarkan saja areal yang masuk hutan lindung itu. “Kita meminta dikeluarkan areal itu,†ujar Helmy.(riz)
Siap Dikeluarkan
PIMPINAN PT Horas, Asun mengaku sudah memberikan penjelasan baik kepada DPRK dan Dishutbun dan dinas terkait lainnya bahwa, kalau memang benar bahwa usahanya masuk dalam areal hutan lindung seluas 3 hektare maka akan dikeluarkan dan mesin yang sudah terpasang akan dipindahkan. “Intinya perlu kita luruskan adalah bukan kita menyerot, tetapi kita membeli lahan itu pada masyarakat,†ujarnya.
Asun mengaku kalau nanti areal seluas 3 hektare dikembalikan ke negara maka dirinya tidak akan mempersoalkan lagi lahan yang sudah dibelikan pada masyarakat itu. Sedangkan luas areal yang dibuka oleh pihaknya seluas 14 hektare dan perusahaannya sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah banyak tenaga kerja ditampung.(riz)
MEULABOH - DPRK Aceh Barat, Jumat (14/9) memanggil Asun, pimpinan PT Horas mempertanyakan terhadap usaha penggiling batu milik perusahaan ini di Kecamatan Panton Reu yang masuk dalam kawasan hutan lindung.
Pertemuan dilaksanakan di ruang Komisi B DPRK dipimpin Ketua Tim, Ramli SE. Selain pimpinan PT Horas, DPRK juga menghadirkan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat, T Helmy SP dan pejabat Dinas Pertambangan, serta BPN Aceh Barat.
Ramli mengatakan, DPRK akan turun kembali pada 18 September 2012 mendatang bersama dinas teknis dan pihak terkait guna melihat langsung areal hutan lindung yang sudah dibabat dan didirikan usaha penggilingan batu. “Yang kita persoalan adalah areal hutan lindung itu merupakan kawasan makam pahlawan nasional Teuku Umar di Mugo, Kecamatan Panton Reu. Kita tidak menginginkan lahan negara disalahgunakan,†ujar Ramli.(riz)
Akan Diukur Lagi
KADISHUTBUN Aceh Barat, T Helmy mengatakan, areal yang disinyalir masuk dalam areal perusahaan itu seluas 3 hektare dan tim akan melakukan pengukuran ulang lagi di lapangan. Dan nantinya Dishutbun akan menyampaikan kepada perusahaan yang membuka usaha penggilingan itu dikeluarkan saja areal yang masuk hutan lindung itu. “Kita meminta dikeluarkan areal itu,†ujar Helmy.(riz)
Siap Dikeluarkan
PIMPINAN PT Horas, Asun mengaku sudah memberikan penjelasan baik kepada DPRK dan Dishutbun dan dinas terkait lainnya bahwa, kalau memang benar bahwa usahanya masuk dalam areal hutan lindung seluas 3 hektare maka akan dikeluarkan dan mesin yang sudah terpasang akan dipindahkan. “Intinya perlu kita luruskan adalah bukan kita menyerot, tetapi kita membeli lahan itu pada masyarakat,†ujarnya.
Asun mengaku kalau nanti areal seluas 3 hektare dikembalikan ke negara maka dirinya tidak akan mempersoalkan lagi lahan yang sudah dibelikan pada masyarakat itu. Sedangkan luas areal yang dibuka oleh pihaknya seluas 14 hektare dan perusahaannya sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah banyak tenaga kerja ditampung.(riz)
0 comments:
Post a Comment