BANDA ACEH - Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail SH MHum mengatakan kekisruhan di tubuh internal DPRK Banda Aceh yang membuat aktivitas dewan kota lumpuh harus segera dicarikan solusinya dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.
â??Idelanya, parpol di DPRK harus turun tangan. Tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut, karena hal ini akan merugikan rakyat,â? kata Mawardi yang dikonfirmasi Serambi di Banda Aceh, Jumat (13/7). Seperti diketahui, kisruh tentang pembentukan alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang terjadi sejak dua bulan terakhir mulai berdampak buruk terhadap roda pemerintahan di ibu kota Provinsi Aceh. Hingga Kamis (12/7) kemarin, akibat kisruh tersebut Dewan Kota telah melewatkan setidaknya dua agenda penting yang semestinya dibahas pada Mei dan Juni 2012, yakni LKPD 2011 dan pembahasan KUA PPAS APBK 2013.
Menurut Mawardi, tidak ada istilah pejabat negara melakukan mogok kerja. Terlebih mereka adalah anggota dewan yang mengemban amanah rakyat dan memiliki konstituen yang telah mempercayai mereka untuk duduk di DPRK.
â??Mogok itu tak perlu terjadi. Kalau memang ada masalah, ya selesaikan dengan musyawarah. Pedomannya kan ada tatib (tata tertib -red) dewan,â? ujar mantan anggota DPRD Provinsi Aceh dari Partai Golkar ini.
Menurutnya, parpol di DPRK harus mendorong penyelesaian masalah ini sesegera mungkin, sehingga tidak terkesan lepas tangan.
â??Dalam konteks kehidupan kita di dunia beradab, kalau ada masalah haruslah diselesaikan dengan masyawarah. Dan dalam hal ini parpol jangan lepas tangan,â? tegasnya.
Mawardi berpendapat, perilaku mogok kerja yang dilakukan DPRK kini telah menjadi sebuah â??tontonanâ? yang memalukan, sebab mereka bekerja atas nama rakyat dan mendapat penghasilan dari rakyat. Sebagai orang terhormat, kata Mawardi, para anggota dewan semestinya harus memperlihatkan cara-cara yang lebih rasional dan elegan dalam mencari penyelesaian sebuah masalah.
Ia pertanyakan, bagaimana para anggota dewan dapat menyelesaikan masalah rakyat apabila masalah internal mereka sendiri tidak kunjung selesai.
â??Jangan merugikan rakyat. Kepentingan rakyat jangan diabaikan. Sekarang segera duduk bersama, lakukan dialog, dan putuskan secara lebih bijaksana apa yang masih menjadi ganjalan,â? saran Mawardi. (sar)
â??Idelanya, parpol di DPRK harus turun tangan. Tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut, karena hal ini akan merugikan rakyat,â? kata Mawardi yang dikonfirmasi Serambi di Banda Aceh, Jumat (13/7). Seperti diketahui, kisruh tentang pembentukan alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang terjadi sejak dua bulan terakhir mulai berdampak buruk terhadap roda pemerintahan di ibu kota Provinsi Aceh. Hingga Kamis (12/7) kemarin, akibat kisruh tersebut Dewan Kota telah melewatkan setidaknya dua agenda penting yang semestinya dibahas pada Mei dan Juni 2012, yakni LKPD 2011 dan pembahasan KUA PPAS APBK 2013.
Menurut Mawardi, tidak ada istilah pejabat negara melakukan mogok kerja. Terlebih mereka adalah anggota dewan yang mengemban amanah rakyat dan memiliki konstituen yang telah mempercayai mereka untuk duduk di DPRK.
â??Mogok itu tak perlu terjadi. Kalau memang ada masalah, ya selesaikan dengan musyawarah. Pedomannya kan ada tatib (tata tertib -red) dewan,â? ujar mantan anggota DPRD Provinsi Aceh dari Partai Golkar ini.
Menurutnya, parpol di DPRK harus mendorong penyelesaian masalah ini sesegera mungkin, sehingga tidak terkesan lepas tangan.
â??Dalam konteks kehidupan kita di dunia beradab, kalau ada masalah haruslah diselesaikan dengan masyawarah. Dan dalam hal ini parpol jangan lepas tangan,â? tegasnya.
Mawardi berpendapat, perilaku mogok kerja yang dilakukan DPRK kini telah menjadi sebuah â??tontonanâ? yang memalukan, sebab mereka bekerja atas nama rakyat dan mendapat penghasilan dari rakyat. Sebagai orang terhormat, kata Mawardi, para anggota dewan semestinya harus memperlihatkan cara-cara yang lebih rasional dan elegan dalam mencari penyelesaian sebuah masalah.
Ia pertanyakan, bagaimana para anggota dewan dapat menyelesaikan masalah rakyat apabila masalah internal mereka sendiri tidak kunjung selesai.
â??Jangan merugikan rakyat. Kepentingan rakyat jangan diabaikan. Sekarang segera duduk bersama, lakukan dialog, dan putuskan secara lebih bijaksana apa yang masih menjadi ganjalan,â? saran Mawardi. (sar)
0 comments:
Post a Comment